Bandar Lampung — Anggota DPRD Provinsi Lampung yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, Miswan Rody, mempertanyakan tidak adanya peninjauan ke perusahaan singkong berskala besar dalam kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (14/7).
Menurut Miswan, kunjungan yang bertujuan merumuskan kebijakan tata kelola niaga singkong seharusnya menyasar seluruh mata rantai industri, termasuk pelaku usaha besar seperti PT Bumi Waras yang memiliki peran sentral dalam penentuan harga dan serapan hasil panen petani.
“Kami menyambut baik komitmen pemerintah dan DPR RI untuk memperjuangkan nasib petani singkong. Tapi sangat disayangkan, dalam kunjungan kemarin tidak sekalipun ada upaya untuk melihat langsung bagaimana perusahaan besar seperti Bumi Waras beroperasi,” ujar Miswan, Selasa (15/7).
Ia menilai, absennya kunjungan ke industri besar berisiko membuat kebijakan yang dihasilkan tidak menyentuh akar persoalan.
“Jangan sampai kita hanya bicara dari sisi petani, tanpa mendengar juga dari sisi industri pengolah. Padahal, keberlanjutan niaga singkong sangat tergantung pada hubungan antara petani dan pabrik,” katanya.
Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal kembali menegaskan komitmennya membela nasib petani singkong. Di hadapan Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan dan rombongan, ia menyampaikan perlunya regulasi nasional yang ketat terhadap impor tepung tapioka serta pentingnya mendorong hilirisasi produk singkong dalam negeri.
“Petani kita tercekik. Gudang-gudang industri sudah penuh. Petani tidak bisa lagi menjual hasil panennya. Sementara, tepung impor terus masuk,” tegas Gubernur Mirza di Bandara Raden Intan II, Senin (14/7).
Ia menyoroti ketimpangan pasar akibat membanjirnya produk impor dari negara-negara seperti Thailand dan Vietnam. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap anjloknya harga singkong lokal dan memicu ketegangan antara petani dan pengusaha.